Rabu, 16 November 2011

paragdigma sosial masyarakat dan hukum

Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Nasional
dan Aktualisasi Diri
01 Apr
Pendahuluan
Pengertian Paradigma
Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu
pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure Of
Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang
umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode
serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta
karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian
ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan
masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik,
maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu
aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Dalam masalah yang populer
istilah paradigma berkembang menjadi terminology yang mengandung konotasi
pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari suatu
perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang
pembangunan & pendidikan.
A. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara hukum
formal, adapun rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa” hal ini merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan
sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah
“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial”.
Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita
harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia
“monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rokhani (jiwa) dan jasmani (raga),
sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat
manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.
Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat
manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang
monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:
a. susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
b. sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial
c. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.
Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan
harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan
aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan
manusia secara totalitas.
Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara
keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma
dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik
Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau
pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat
manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai
pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter
Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas
kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik
didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena
itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral
ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral
keadilan.
Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara
dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik
yang santun dan bermoral.
C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK
Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil
kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan
kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan
intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika).
Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek
pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan Iptek sebagai
hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang
adil dan beradab.
- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan,
mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak.
Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan
diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan
manusia dengan sekitarnya.
- Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa
manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil
budaya manusia yang beradab dan bermoral.
- Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme
(kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat
mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai
bagian dari umat manusia di dunia.
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya
setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga harus
menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang
terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan
lainnya.
- Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan
pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri,
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan
masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM Hakikat manusia
merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan
hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur
hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKA
E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan
pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,
sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I
Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan
pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang
berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku
makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Sistem ekonomi
yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem
ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang
tidak mengakui kepemilikan individu.
Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek.
Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan
pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang
berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan
dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu
menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk
lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan
kesengsaraan warga negara.
F. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya
Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak
dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu,
pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia,
yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang
menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas
bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak
cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat
kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo
menjadi human.
Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas
dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam si
seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial
berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima
sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak
menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.
G. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hankam
Pertahanan dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya
kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan
Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai
warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan
derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya
keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang
sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan
kekuasaan.
I. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi
Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan
berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera,
masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia,
masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral
kemanusiaan dan beradab. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah
sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang
selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama
maupun orde baru. Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total
harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta
cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1. Gerakan Reformasi
Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke tujuh bangsa
Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia
Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik
dikembangkan kearah sistem “Birokratik Otoritarian” dan suatu system “Korporatik”.
Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan
keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa
negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok pengusaha
oligopolistik dan bekerjasama dengan mayarakat bisnis internasional. Awal keberhasilan
gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J.
Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan
pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan
reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985,
kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum.
Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara
yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui
Pemilu secepatnya.
a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila
Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform
yang artinya “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”.
Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata
ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format
atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena
itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpanganpenyimpangan.
Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme,
kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan
ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka
struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik
dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan
keagamaan.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang
berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi
Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka
perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya suatu
dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi,
anarkisme,brutalisme pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan Negara
Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus
berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek
pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat.
Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
2. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum
Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem
yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi
maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan
serta keadilan. Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai
bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin
melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan
tersebut.
Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum Dalam negara terdapat suatu dasar
fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu
hukum tata negara disebut staatsfundamental. Sumber hukum positif di Indonesia tidak
lain adalah Pancasila. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka
hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan
masyarakat. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif
maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata
hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang
diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum
itu sendiri. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai
produk yang adil ataukah tidak adil. Sebagai staatfundamentalnorm, Pancasila merupakan
pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk
UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber
dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum meliputi dua
macam pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan
tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU,
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah.
Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi
suatu norma hukum. Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum
dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila
sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidak
legalan (illegality) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.
Dasar Yuridis Reformasi Hukum Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat
melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan apapun. Jika demikian maka
kita akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa
hukum, yang menurut Hobbes disebut keadaan “homo homini lupus”, manusia akan
menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. UUD
1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi
interpretable (penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar
kepada presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya
krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI. Berdasarkan isi yang
terkandung dalam Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokokpokok
pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokokpokok
pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita
hukum yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar
tidak tertulis (Convensi).
Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah Tap MPRS
No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum
yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai- nilai
Pancasila.
3. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik
Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam
Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara
kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhanian
berdasarkan nilai-nilai tersebut.
Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah :
1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.
4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun
bersama- sama lembaga lain kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawatan
Rakyat atau produk-produknya Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada
pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa,
dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan
penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu
bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan
ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus
ditanggung oleh rakyat.
Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :
1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan
program “social safety net” yang popular dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka
pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum
pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan
kepercayaan dan kepastian usaha.
2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum
serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan
dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung
perekonomian.
3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (structural
transformation). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari
ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari
orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat
pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan
pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya
terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan
dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi
AKTUALISASI PANCASILA DAN UUD 1945.
A. AKTUALISASI PANCASILA.
→ Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul – betul ada, terjadi, atau
sesungguhnya.
→ Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai – nilai Pancasila benar – benar dapat
tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari aparatur dan
pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.
→ Nilai – nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat
universal, tetap dan tak berubah. Nilai – nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap
aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma – norma, baik norma
hukum, kenegaraan, maupun norma – norma moral yang harus dilaksanakan dan
diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia.
→ Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu :
Aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif.
1. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk
realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif,
yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.
2. Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi,
perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan
setiap orang Indonesia.
B. TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.
* Pembangunan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan atas falsafah Negara Pancasila
diarahkan untuk membentuk manusia – manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila,
membentuk manusia – manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai
budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan negara dan mencintai sesama manusia.
* Peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pendidikan dan pegajaran di atas perguruan tingkat menengah
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi :
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disebut
Tri Darma Perguruan Tinggi.
♣ Peningkatan peranan Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam usaha pembangunan selain diarahkan untuk
menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni, juga mendidik mahasiswa untuk berjiwa penuh
pengabdian serta memiliki tanggung jawab yang besar pada masa depan bangsa dan
Negara, serta menggiatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan
nasional dan pengembangan daerah.
C. BUDAYA AKADEMIK
* Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang mendukungnya.
* Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik yang
bersangkutan.
* Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.
* Masyarakat akademik di manapun berada, hendaklah perkembangannya dijiwai oleh
nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai
budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja sama, santun, mencintai
kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni.
D. KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
* Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan perkembangan nilai – nilai
luhur.
* Kampus merupakan wadah perkembangan nilai – nilai moral, di mana seluruh
warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas yang tinggi dan
dijiwai oleh pancasila.
* Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang da pat memberikan kekuatan
moral yang mendukung lahir dan berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan
keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kesimpulan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan suatu sumber nilai, kerangka
piker, model, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan pembangunan. Yang
meliputi pembangunan politik, IPTEK, pengembangan bidang politik, poembangunan
ekonomi, pembangunan social budaya, pengembangan hankam, pembangunan pertahanan
keamanan, dan sebagai reformsi, baik itu reformasi hukum ataupun reformasi politik.
Semuanya ditujukan untuk membuat menjadikan bangsa yang semakin berkembang dan
masyarakat yang semakin mapan.
Pancasila sebagai aktualisasi diri yang berarti betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya.
Sehingga terbentuklah aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang
objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua
bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan
dalam sikap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk,
setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia.
Aktualisasi diripun meliputi mencakup dalam tridarma perguruan tinggi, budaya
akademik dan lingkungan kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan ham.
Yang mencerminkan bahwa aktualisasi diri itupun benar-benar ada dan terjadi disekitar
kita.
Daftar Pustaka
Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan
bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu
atau teori yang ada. Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami
suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah.
Secara umum, paradigma diklasifikasikan dalam 2 kelompok yaitu kuantitatif dan
kualitatif. Masing-masing paradigma atau pendekatan ini mempunyai kelebihan dan juga
kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang akan
digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal di antaranya:
jikaingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci yang menekankan pada aspek detail
yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai
adalah paradigma kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan
umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya
digunakan paradigma kuantitatif, dan
jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan obyek
penelitian yang banyak, maka paradigma kuantitaif yang lebih tepat, dan jika penelitian
ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khusus untuk satu obyek penelitian
saja, maka pendekatan naturalis lebih baik digunakan.
Hasil pengamatan dari beberbagai sudut pandang akan memberi kontribusi yang lebih
besar jika peneliti dapat menggabungkan kedua paradigma atau pendekatan tersebut.
Penggabungan paradigma tersebut dikenal istilah triangulation. Penggabungan kedua
pendekatan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah atau sinergi tersendiri karena
pada hakikatnya kedua paradigma mempunyai keunggulan-keunggulan. Penggabungan
kedua pendekatan diharapkan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat
dikedua paradigma.
PARADIGMA FAKTA SOSIAL
Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang
berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak
menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya, yaitu bentuk pengorganisasian, peraturan,
hirarki kekuasaan, perananperanan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai pranatapranata
sosial, merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun mempengaruhi
individu tersebut.
Sejak kecil individu-individu sudah masuk dalam perangkap daya paksa masyarakat.
Mereka dengan segera akan belajar, bahwa tidak boleh berbuat sekehendaknya melainkan
harus selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan masyarakat di seklilingnya.
Dengan demikian, dalam kehidupan ini ada kemauan umum yang harus diikuti di atas
keinginan-keinginan individual.
Tulisan Emile Durkheim yang menerapkan paradigma fakta sosial menekankan corak
obyektif hidup bermasyarakat (Veeger, dkk. 1992). Hidup sosial manusia adalah
kenyataan yang berdiri sendiri, yang tidak mungkin dapat dipahami hanya berdasarkan
ciri-ciri personal orang yang bersangkutan. Kehidupan sosial memiliki hukumnya,
dampaknya, dan akibatnya sendiri.
Maka dari itu sosiologi tidak dapat dikembalikan kepada psikologi, walaupun dalam
kenyataan ada fakta psikis, tetapi juga ada fakta sosial. Durkheim tidak pula menyangkal
bahwa hidup manusia yang bersifat tunggal dan utuh ikut ditentukan oleh ciri-ciri
personal. Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa kesosialan hidup merupakan
unsur otonom yang setidaknya sama nyata seperti keindividualannya.
Hirarki kekuasaan sebagai sebuah fakta sosial, menurut Foucault terjelma karena adanya
relasi-relasi kekuatan (force relations), adanya bentuk-bentuk kekuasaan antara sumber
dan sasaran kekuasaan (the body), serta sasaran kekuasaan (the social body). Fokus
analisis dari pendekatan Foucault adalah pada force relations, sehingga dapat digunakan
untuk mengkaji peranan dan dampak dari kekuasaan baik pada tingkat individu maupun
masyarakat.
Pada perspektif ini, relasi kekuatan berada pada keadaan yang mobil, artinya bahwa relasi
kekuatannya bisa berubah-ubah tergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang
menjadi sasaran kekuasaan, namun kekuasaannya itu sendiri akan tetap ada dan tidak
bisa dihindari atau dilenyapkan (Hewitt, 1991).
Pengkajian pada makalah ini akan menempatkan peternak sebagai bagian dari
masyarakat pedesaan sebagai sasaran kekuasaan, dan yang menjadi penguasa adalah
masyarakat atau institusi lain di luar pedesaan. Bentuk-bentuk kekuasaan antara
penguasa dan sasaran kekuasaan dapat dalam bentuk penguasaan bidang politik,
informasi, ekonomi, perdagangan, ataupun yang lainnya, sehingga analisis dapat
diarahkan untuk mengkaji peranan dan dampak kekuasaan tersebut.
Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui mengapa peternak sebagai bagian dari
masyarakat pedesaan dalam keadaan yang tidak berdaya, walaupun pembangunan yang
diarahkan ke pedesaan telah lama berlangsung. Diharapkan pula dengan diketahuinya
duduk persoalan masalah di atas dapat dicari alternatif pemecahannya.
PARADIGMA DEFENISI DAN METODE SOSIAL
<p>Your browser does not support iframes.</p>
Sebagai suatu realitas sosial yang tumbuh dan/atau berkembang dalam komunitas, maka
metode analisis terhadap masalah-masalah sosial tidak berbeda dengan metode analisis
realitas sosial yang lainnya. Perdefinisi, metode analisis ini juga akan sangat tergantung
pada pola hubungan antar variabelnya. Jika pola hubungannya bersifat kuantitatif, maka
metode analisisnya juga harus bersifat kuantitatif. Begitu pula jika pola hubungannya
bersifat kualitatif, maka metode analisisnya juga harus bersifat kualitatif. Berikut ini akan
dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip analisis terhadap masalah-masalah sosial secara
kuantitatif.
Sebelum melakukan analisis, harus diketahui lebih dulu apa latarbelakang kita melakuk
ananalisis. Diuraikan dan/atau dijelaskan mengapa analisis tersebut dilakukan dan apa
arti pentingnya analisis tersebut dilakukan. Apakah analisistersebut untuk kepentingan
akademis atau praktis? Dalam pemaparan latarbelakang analisis tersebut akan tampak,
seberapa kuat dugaan-dugaan yang dikemukakan oleh penganalisis, bahwa masalah
tersebut sebagai masalah sosial atau tidak.
Merumuskan tentang esensi masalah apa yang akan dianalisis. Dalam perumusan esensi
apa yang akan dianalisis ini harus berisi pernyataan dari penganalisis. Biasanya dalam
perumusan esensi masalah yang akan dianalisis ini akan dirumuskan dalam kalimat tanya.
Mengemukakan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial.
Teori adalah seperangkat pernyataan yang dinyatakan secara sistematis dan juga logis,
yang didasarkan pada data empiris. Teori jelas berbeda dengan pendapat, pernyataan
atau temuan lapangan dalamanali sis masalah sosial. Fungsi teori dalam analisis masalah
sosial adalah sebagai pemandu, agar penganalisis memiliki bekal untuk melakukan analsis
di lapangan.
Mengemukakan prosedur lapangan yang digunakan untuk melakukan analisis masalah
sosial. Konsep operasional adalah konsep yang sudah diubah dari variabel menjadi konsep
yang lebih realist ik untuk melakukan analisis masalah sosial.
Untuk penentuan lokasi analisis terhadap masalah sosial memang harus disesuaikan
dengan apa unit analisisnya. Apakah masalah tersebut akan dianalisis pada unit
individual, kelompok, struktur atau kultur. Seyogianya dikemukakan apa alasan-alasan
empirisnya terutama yang berkaitan dengan masalah sosial yang diteliti. Pada analisis
masalah sosial, biasanya untuk menentuan siapa narasumber akan dikaitkan dengan
karakteristik masalah sosial yang dianalisisnya.
Untuk teknik pengumpulan data dalam analisis masalah sosial, biasanya akan
menggunakan kuesioner yang terstruktur opsi jawabannya, agar data yang diperolehnya
nanti mudah diolah secara kuantitatif. Untuk pembuatan kuesioner ini, ada prosedur
tersendiri yang tidak boleh dilanggar, misalnya, harus benar-benar jelas variabel-variabel,
indikator-indikator, dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian lebih jauh daripada itu,
harus juga benar -benar jelas bagaimana skema analisis datanya.
PARADIGMA PERILAKU SOSIAL
Membahas mengenai paradigm perilaku sosial secara khusus akan saya rujukkan sedikit
kearah penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah
kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan
dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam
skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam
masyarakat.
Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan normanorma
sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan
(deviation) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri
(conformity) terhadap kehendak masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak
penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang (devian).
Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh normanorma
atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan
harus ditolak.
Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk
bergaul bersama, dengan tujuan supaya mendapatkan teman. Lamakelamaan
berkumpullah berbagai individu pelaku penyimpangan menjadi penyimpangan kelompok,
akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap norma masyarakat. Dampak yang
ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap kelompok/masyarakat.
Antisipasi adala usaha sadar yang berupa sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan
seseorang melaui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang
kemungkinan terjadi. Jadi sebelum tindak penyimpangan terjadi atau akan terjadi
seseorang telah siap dengan berbagai perisai untuk menghadapinya. Sebelum kita
menemui penyimpangan sosial terjadi dalam masyarakat, secara pribadi individu
hendaklah sudah berupaya mengantisipasinya.
Namun, apabila penyimpangan sosial terjadi juga, kita masing-masing berusaha untuk
mengatasinya
Anatomi Paradigma dan Reformasi Hukum di Indonesia
Oleh
Saifullah *)
Di era reformasi saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk dilakukan
berbagai ide pemikiran dan tindakan sebagai lahan pengkajian “laboratorium” segala
multidisiplin ilmu pengetahuan. Analisis yang dilakukan sangat berharga bagi
dibangunnya khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Melakukan kontemplasi atas
segala permasalahan yang telah terjadi di Era Orde Baru dan memprediksi berbagai hal
termasuk mengantisipasi keadaan masa mendatang adalah perbuatan yang wajib kita
lakukan. Bergulirnya reformasi yang menginginkan perubahan secara total di semua
aspek kehidupan berbangsa bukanlah pekerjaan yang mudah disebabkan
kekompleksitasan masalah yang “dihadapi reformasi itu sendiri”. Untuk itu sejak awal
sebaiknya kita telah mempersiapkan konsep yang jelas dan disepakati secara bersama
sehingga dapat memperkecil kemungkinan konflik yang terjadi akibat belum siapnya
konsep reformasi. 1)
Reformasi di segala aspek dimulai adanya issues sentral seperti demokrasi/demokratisasi,
transparansi, partisipasi, moral/moralisasi, liberalisasi, HAM, akuntabilitas,
ekonomi/efisiensi/ kompetisi, monopoli, feodalisme, globalisasi, serta profesionalisme SDM.
Issues central menjadikan potret masyarakat menjadi sakit, oleh karena antara bidang
sosial, politik, ekonomi dan hukum terjadi kerusakan selama tiga dasawarsa dan bau
akhir-akhir ini terakumulasi secara kompak utamanya disulut masalah krisis ekonomi
serta moneter dan berakhir dengan krisis kepercayaan. Berpijak dari persoalan mendasar
tersebut maka tuntutan reformasi bertolak pada adanya kesadaran bahwa telah terjadi
suatu distorsi yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh penyelewengan konstitusional dan
moral.
Dalam berbagai diskusi ilmiah Prof. Satjipto Rahardjo memaparkan beberapa pandangan
di seputar Reformasi Hukum sebagai berikut :
1. Reformasi dimulai adanya Potret Masyarakat dalam Keadaan Sakit : bidang sosial
penyakitnya berupa : feudalistic, communal, disusul bidang politik dengan penyakit :
hegemonial, authoritarian, stability, centralism, selanjutnya pernyakit di bidang ekonomi
berupa : rent-seeker, crony capitalism, monopolistic, oligopolistic, dependent capitalism,
technologyness, ersatz capitalism, penyakit bidang hukum berupa : semi authoritarian, state
generated, state dominated. Berkaitan dengan kondisi hukum dalam suasana kacau
(disorder) akhir-akhir ini maka patutlah disimak pernyataan Prof.Satjipto Rahardjo
disebutkan bahwa : dalam suasana “normal”, hukum itu berlaku, dipatuhi, dan
pelanggaran dikenai penalti. Ada batas yang jelas antara hukum di seberang sini dan
kekacauan di seberang yang lain. Pada saat-saat seperti itu, kita tidak menyadari bahwa
setiap hari sebetulnya hukum itu selalu menjalani referendum atau selalu diuji oleh
masyarakatnya. Baru dalam keadaan kacau seperti sekarang ini disadari, berlakunya
hukum itu tidak gratis atau dengan sendirinya (taken for granted). 2)
2. Reformasi harus jelas siapa objek dan subjeknya. Dalam reformasi hukum bidang yang
perlu direform adalah segi fundamental hukum (legislasi, peradilan dan penegakan) serta
sistem hukum (substansi, struktur dan kultur)
3. Reformasi hukum dimulai adanya Crisis of law : When law solution to social problems fail
to satisfy. Law’s Role in-situ society has become problematic.
4. Reformasi adalah perubahan paradigmatik dari paradigma lama ke paradigma baru.
Pandangan lama merupakan satu kesatuan yang kompleksitas terdiri atas : kekuasaankekuatan,
monolitik, sentralistik, stabilitas, pertumbuhan (pembangunan sebagai ideologi).
Sedangkan paradigma baru berciri-ciri : pluralitas, moral, demokratis, civility (masyarakat
madani/warga) dan profesional.
5. Reformasi harus mempunyai visi yang jelas, jika fokusnya hanya menyempit pada
pemberantasan KKN maka sesuatu yang penting (paradigma baru) tidak akan tercapai.
6. Proses reformasi harus terdapat rambu-rambu agar tidak melenceng dari cita-cita yang
diinginkan. Sehingga eophoria reformasi ini dapat terkendalikan dengan baik.
7. Point reformasi hukum yang utama adalah mengatasi Paradigma Kekuasaan sehingga
hukum dapat bekerja lebih otentik.
8. Posisi Indonesia yang bereformasi menghadapi tantangan dan lingkungan reformasi
secara internasional/global menghadapi : APEC, tahun 2020, WTO, HAMBATAN dan
Lingkungan Hidup. Selain itu juga menghadapi “People Power” di bidang politik,
ekonomi, kebudayaan dan moral.
9. Keberhasilan reformasi hukum akan menghasilkan masyarakat egalitarian, menerima
pluralisme, yang mengarah pada otensitas dan otonomi hukum. Jika gagal masih
berorientasi pada konsentrasi kekuasaan, disproporsional, situasi politik monopolitik yang
mengarah pada kootopsi hukum oleh kekuasaan.
Dari berbagai masukan diskusi dan penelaahan masalah paradigma dan reformasi hukum
maka penulis mengutarakan pemikiran untuk membentuk Anatomi Paradigma dan
Reformasi Hukum di Indonesia (Telaah Yuridis, Filosofis dan Sosiologis Hukum dalam
Masyarakat) yang teraplikasikan dalam suatu format yang mudah untuk ditelaah.
Penemuan dan formulasi ini bertujuan untuk membuka pemikiran ilmuwan hukum
sebagai suatu studi awal bagi perkembangan paradigma hukum yang selama ini yang
berorientasi pada paradigma hukum an sich di bandingkan bidang ilmu eksakta maupun
ilmu sosial, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya perdebatan ilmiah. Berkaitan
dengan latar belakang pemikiran tersebut maka tepatlah apa yang diutarakan oleh Kees
Scuyt (1976) ;
bahwa masalah-masalah hukum dan tertib hukum sekarang untuk sebagian setidaktidaknya
dipengaruhi oleh kenyataan bahwa para ahli hukum dan ilmuwan hukum tidak
siaga untuk bereaksi terhadap perubahan-perubahan sosial dan politik yang mendalam
yang terjadi masa ini. Perubahan-perubahan yang mengakibatkan banyak premis-premis
tentang hukum dan ketertiban, penegakan hukum dan hukuman, struktur dan hierarkis
otoritas dan tentang negara sebagai sarana pokok dalam masyarakat, memperoleh
kritikan-kritikan yang tajam yang memaksa premis-premis mengenai hal-hal tersebut
harus ditinjau kembali. 3)
Adapun formulasi paradigma dan reformasi hukum yang penulis maksudkan terlihat
dalam ragaan sebagai berikut :
R A G A A N
ANATOMI PARADIGMA DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA
Ragaan diatas merupakan sebuah model sebagai hasil deskripsi atau proses
perkembangan yang penulis formulasikan dalam suatu model tertentu. Dalam khazanah
pembentukan teori-teori dapat ditemui tindakan pengalihan atau penganologian disiplin
ilmu tertentu untuk secara mendalam dan jelas menerjemahkan pola pemikiran pembuat
teori sehingga dapat dicerna oleh judgment by peers. Jika ditemui beberapa teori yang
bersaing maka dipilih teori yang lebih baik dengan pedoman : ratah (simple), saksama
(accurate), rampat (general) dan apik (elegant) [Cara-cara pengembangan ilmu a la
dedukto falsifikatif dari Karl-Popper]
Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial perilaku pembuat teori seperti ini adalah sah-sah saja.
Kebebasan teoritisi untuk menggunakan imajinasi atau kemampuan sensibility adalah
keistimewaan tersendiri yang tidak mungkin ada pada semua ilmuwan. Kemampuan inilah
yang pada akhirnya membuat teoritisi tersebut mampu menerjemahkan pola pikirannya
dalam suatu kerangka atau model yang elegant. Lihatlah misalnya teori struktural
fungsional atau disebut juga structural functional approach/integration approach/order
approach/equilibrium approach yang mulai timbul dengan cara meninjau masyarakat
dengan menganalogikan masyarakat itu dengan organisme biologi yaitu pendekatan yang
dikenal dengan : organismic approach. Cara menganalogikan seperti ini berkembang pesat
dalam rangka menjelaskan hubungan antara konsepsi struktur dan fungsi yang sudah
terdapat dalam pemikiran Herbert Spencer maupun Emile Durkhiem yang selanjutnya
dibentuk lebih jelas lagi oleh antropolog Inggris Bronislaw Malinowski dan Redeliff
Brown. Pendekatan ini semakin berkembang dan berpengaruh dalam sosiologi Amerika
terutama pemikiran Talcott Parsons. Contoh lain adalah teori masyarakat model
prismatik oleh Fred.W.Riggs Landasan filsafat teorinya adalah positivisme, organisme dan
fenomenologis. Ketiga landasan ini kemudian membentuk paradigma masyarakat
prismatik yang diilhami teori optik (fisika) tentang defraksi (pembelokan cahaya). Riggs
beranggapan bahwa model merupakan sesuatu yang mutlak dalam upaya kerangka
berfikir sistematis, kalaupun ada resiko ketidaktepatan suatu model, kita tidak memiliki
jalan pikiran tentang sesuatu yang kita kenal kecuali apabila dikaitkan dengan model.
Dalam pengertian tertentu, model dapat merupakan paradigma atau kiasan rinci. Oleh
karena itu, dalam memahami suatu fenomena dituntut untuk menggunakan paradigma
yang tepat, kalau tidak ingin sesat.
Demikian halnya dengan model pada ragaan di atas. Ragaan tersebut dimulai dari Asasasas
Paradigma Hukum yang terdiri atas Fundamental Hukum yaitu : Legislasi,
Penegakan dan Peradilan serta Sistem Hukum yaitu : Substansi, Struktur dan Kultur.
Kedua asas tersebut disebut oleh Prof.Satjipto Rahardjo sebagai fungsi-fungsi primer dari
hukum. Keduanya mengakomodasi dan memproses substansi kehidupan masyarakat.
Fundamental hukum dan sistem hukum yang mendasari pembentukan Paradigma Hukum
yang ada dalam masyarakat sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dan terus
berkembang sesuai tuntutan zaman. Misalnya bidang lingkungan hidup dapat ditinjau
dari aspek fundamental hukum maupun sistem hukumnya. Kekompleksitasan masalah
maupun pemecahan masalah yang terjadi dalam realitas sosial akan terpulang pada
sejauhmana potret sosial yang melekat pada kedua asas paradigma hukum tersebut. Potret
sosial dari paradigma hukum sangat dipengaruhi oleh orde yang berkuasa. Kondisi
paradigma hukum di zaman orde lama sangat berbeda dengan orde baru. Di era reformasi
yang menuntut banyak perubahan dikontribusi oleh demokratisasi, transparansi,
globalisasi, moralitas dan sebagainya. Kontribusi reformasi ini saling pengaruh
mempengaruhi dengan sistem hukum dan fundamental hukum. Oleh karena kondisi
reformasi masih dalam transisi maka sangatlah rentan terhadap faktor kepentingan yang
bermain dalam adu kekuatan atau pertarungan elite politik. Hasil atau out put di era
reformasi dalam masa mengambang ini akan mengeluarkan suatu tatanan baru, apakah
itu orde reformasi semu/temporer, orde reformasi total, orde neo orde baru ataukah orde
lain.
Penjelasan ragaan Anatomi Paradigma dan Reformasi Hukum di Indonesia tersebut jika
ditelusuri maka Orde Reformasi dalam Masa Transisi ini memperlihatkan anatomi
paradigma hukumnya masih dalam koridor penyusunan bahan-bahan (sesuai dengan
keinginan reformasi secara bertahap/gradual). Maka kondisi ini dapat disebut paradigma
hukum dalam status : des sollen. Walaupun ada des sein masih dalam timbangan yang
kecil, oleh karena terjadi perubahan mendasar dari aspek fundamental hukum dan sistem
hukum. Sementara orang mengharapkan perubahan tersebut secara evolusi, gradual dan
tenang. Persoalan perubahan ini juga mampu untuk mengakomodasi segala kepentingan
masyarakat (selama akomodasi dan kebijakan dalam koridor reformasi).
Catatan Akhir :
1). Seperti terminologi kata reformasi dapat dilihat dari
sudut Noun atau Verb. William C.Burton (Legal Thesaurus,
1980) menyebutkan banyak arti dari reformasi, terdapat 12
arti jika kita menempatkan reformasi yang mendekati
sebagai Noun dan 11 arti sebagai Verb.
2) Dalam ilmu-ilmu sosial, kebutuhan akan paradigma
maupun pemikiran yang paradigmatis telah disadari
sebelum Thomas.S.Khun yang menerbitkan karyanya The
Structure of Scientific Revolution (1962, 1970) dengan
Lonjakan Paradigmatiknya, maka sebelum Khun pada
tahun 1948, Robert.K.Merton menggunakannya untuk
menjelaskan temuan yang terkodifikasikan dengan tehnik
untuk memaparkan “the complete array of assumptions,
concepts and basic propositions employed in a sociological
analysis”. Menurut Merton, maksud menciptakan
paradigma dalam memberikan “a provisional guide for
adequate and fruitful functional analysis”. Untuk itu, maka
suatu paradigma : (1)Contains the minimum set of concepts
with which (the sociologist) must operate in order to carry
through an adequate functional analysi,….as a guide for
critical study of existing analysis. (2)Intended to lead directly
to postulates and asumptions underlying functional analysis
(3)Seeks to sensitize (the sociologist) not only to narrowly
scientific implications of various types of functional analysis,
but also to their political and sometimes ideological
implications. Pengertian paradigma [Khun menyebutnya
dengan matriks disipliner, yaitu keyakinan, model,
komitmen, tehnik dan eksemplar yang dianut bersama, dan
mempersatukan para anggota komunitas ilmuwan dalam
disiplin tertentu] dalam konteks ini merupakan model yang
dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuwannya untuk
menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dengan
metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana
penggarapan itu harus dilakukan. (Lihat L.Wilardjo, Realita
dan Desiderata, Duta Wacana University Press, 1990,
Yogyakarta 1998 : 1). Paradigma berkaitan erat dengan
tehnik analisis data dan interpretasi data agar
penerjemahan dalam paradigma tersebut dapat dipahami
(intellegible). Paradigma dalam bidang hukum menurut
Liek Wilardjo dinyatakan bahwa kalau ada yang
menyerupai paradigma di dalam hukum, itu tidak terdapat
dalam ilmunya, tetapi dalam praktek profesinya (Wilardjo,
Ibid, hlm.8). Penulis menerjemahkan paradigma hukum
dalam telaah naskah ini berorientasi pada cara pandang
yang ditemui ilmuwan hukum terhadap fenomena realitas
sosial. Fenomena realitas sosial tersebut mencakup tatanan
das sollen dan das sein. Cara pandang baru tersebut
mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam
berolah ilmu. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa
paradigma yang ditemukan menunjukkan kemajuan sains
(scientific progress) sebagai suatu “kematangan” dari sains
diakui oleh Khun bahwa : to be accepted as a paradigm, a
theory must seem better than its competitions, but it need
not, and in fact never does, explain all the facts with which it
can be confronted. (Khun, Ibid, 1970 : 17-18) Dalam konteks
masyarakat ilmiah, periset ilmiah tidak sesederhana itu
menerima pandangan calon paradigma baru yang
dimunculkan. Khun mengemukakan dua kondisi yang dapat
meyakinkan ilmuwan untuk menganut calon paradigma
baru yaitu : First, the new candidate must seem to resolve
some outstanding and generally recognized problem that can
be met in no other way. Second, the new paradigm must
promise to preserve a relatively large part of the concrete
problem-solving ability that has accrued to science though
its predecessors. (Khun, Ibid, 1970 : 169)
PERPUSTAKAAN DIGITAL
Paradigma, Konsep dan Teknologi Informasi
yang Digunakan
Imam Yuadi
Dosen Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP
Unair, Surabaya
Abstract
The concept of digital library express library service and
collection in physically. D igital library
is analogue of traditional library in the case of miscellaneous
and complexity of collection, its
contents must be in the form of electronic media, kept in the
ordinary form to be seen. Digital
library needs management process and scheme of new
organization. The success of using other
digital technology and internet for the coordination of alliance
both of them and electronic
commerce, library have to check and test and also design the
overall process that exist in library.
Digital technology and digital process are special activator
factors of revolution that happened
on information technology area especially in other
information institute and library.
Keywords: digital library, networked interactive multimedia,
information technology, info rmation
systems, IndonesiaDLN
Banyak definisi tentang perpustakaan digital yang
dikemukakan oleh para ahli. The digital
library initiatives menggambarkan perpustakaan digital
sebagai lingkungan yang bersama -sama
memberi koleksi, pelayanan dan manusia untu k menunjang
kreasi, diseminasi, penggunaan dan
pelestarian data, informasi dan pengetahuan. Sebagai
perpustakaan yang berbeda dari sistem
penelusuran informasi karena memiliki lebih banyak jenis
media, menyediakan pelayanan dan
fungsi tambahan, termasuk tahap lain dalam siklus
informasi, dari pembuatan hingga
penggunaan. Perpustakaan digital bisa dianggap sebagai
institusi informasi dalam bentuk baru
atau sebagai perluasan dari pelayanan perpustakaan yang
sudah ada. Namun demikian
perpustakaan digital sebagai koleksi informasi yang
dikelola, yang memiliki pelayanan terkait,
informasinya disimpan dalam format digital dan dapat
diakses melalui jaringan. Sedangkan James
Billington, pustakawan Library of Congress, dalam Purtini
(2005), melukiskan perpustakaan
digital sebagai sebuah koalisi dari institusi -institusi yang
mengumpulkan koleksi -koleksinya yang
khas secara elektronik.
Menurut Griffin (1999), pada tahun terakhir ini telah
terjadi peledakan pertumbuhan
ketertarikan dalam perkembangan dan pemakaian perp
ustakaan digital. Beberapa faktor
penunjuangnya adalah:
Telah tersedianya teknologi komputasi dan komunikasi
yang memungkinkan dilakukannya
penciptaan, pengumpulan dan manipulasi informasi.
Infrastruktur jaringan internasional untuk mendukung
sambungan dan kemampuan
pengopersian bagi pengguna.
Informasi online mulai berkembang.
Kerangka akses internet umum telah muncul.
Lebih jauh dikemukannya, perpustakan digital adalah
koleksi data multimedia dalam skala
besar yang terorganisasi dengan perangkat manajemen
informasi dan metode yang mampu
menampilkan data sebagai informasi dan pengetahuan yang
berguna bagi masyarakat dalam
berbagai konteks organsiasi dan sosial masyarakat. Hal ini
berarti perpustakaan digital
memerlukan model baru untuk akses informasi dan
digunakan oleh pengguna dalam arti yang
paling luas. Tujuan riset dan pengembangan perpustakaan
digital adalah untuk menghasilkan
paradigma riset dan produk yang melayani pengguna
dengan kebutuhan informasi dalam rentang
luas serta dengan harapan yang semakin luas pula. Untuk
mencapai tujuan tesebut pe riset harus
melihat teknologi ke dalam konteks daerah, sosial, hukum
dan ekonomi dan harus mendapatkan
informasi dari pengguna dan studi penggunaan dalam setiap
tahapan desain teknologi dan siklus
perkembangan.
Secara konseptual perpustakaan digital men cerminkan
koleksi dan layanan perpustakaan
dalam dunia fisik. Perpustakaan digital adalah analog dari
perpustakaan tradisional
dalam hal keragaman dan kompleksitas koleksinya, isinya
mesti berupa media
elektronik, disimpan dalam bentuk yang biasa dilihat.
Teknologi perpustakaan digital akan melengkapi fungsi dan
layanan perpustakaan.
Teknologi perpustakaan digital akan ditarik ke dalam dan
merubah banyak bentuk kelembagaan
termasuk perpustakaan, laju dan besarnya tergantung pada
banyak faktor antara lain:
Eksternalitas pada tingkat sosial seperti: penerapan
hukum pada kekayaan intelektual,
investasi dalam infrastruktur komunikasin nasional.
Keterbatasan lembaga dan organisasi lokal seperti:
ketersediaan sumber daya, kebutuhan
pengguna, kepempinan seseor ang dalam mengatur
organisasi
Terobosan teknologi merubah kebiasaan sosial dan kerja
dalam skala besar.
Perpustakaan tradisional memiliki keterbatasan yang
berkaitan dengan penyimpanan dan
akses informasi, karena sebagian besar pengetahuan yang
dikumpu lkan oleh perpustakaan
direkam dan dikumpulkan dalam media fisik. Perpustakaan
digital mirip seperti perpustakaan
tradisional yang keduanya melingkupi koleksi yang besar
dari berbagai informasi dan dalam hal
yang umum yang berkaitan dengan pengorganisasian ,
pengambilan, akses, penyimpanan,
pengarsipan dan pengawetan informasi. Perpustakaan
digital berbeda dalam hal lokasi dan
penyimpanan secara fisik dari salinan lokal untuk
pengguna. Sebagian besar dari awal pekerjaan
perpustakaan digital mengambil jaringa n ke pusat dan
terstruktur sebagaimana perpustakaan biasa
tujuannya adalah untuk memberikan akses ke sumber
informasi digital milik perpustakaan
melalui sarana elektronik. Teknologi perpustakaan digital
akan memperkaya nilai perpustakaan
sebagai lembaga sebagaimana akan menghilangkannya.
Kunci tantangan adalah munculnya
perpecahan.
Isu-isu dalam Perpustakaan Digital
Isu-isu yang menghadang perpustakaan biasa
dikelompokkan menjadi beberapa kategori:
Isu teknologi: apa yang dilakukan berkaitan dengan
akuisisi dan pemindahan menjadi media
digital.
Isu-isu organisasi: bagaimana organisasi menanggapi
perpubahan peran dan tanggungjawab.
Isu-isu ekonomi: siapa yang penanggung biaya dan
akankah ada ska la ekonomi.
Isu-isu hukum dan perundangan: penyelesain hak
kekayaan intektual yang terkait dengan
pengambilan dan pembuatan koleksi digital.
Menurut Nurachman (2004), informasi merupakan sesuatu
yang penting bagi suatu
pengambilan keputusan, maka datang nya tidak boleh
terlambat. Jika sebuah informasi terlambat
diterima, sudah barang tentu manfaatnya akan lebih rendah
dibandingkan dengan jika informasi
tersebut datang tepat pada waktunya. Dengan pengolahan
data perpustakaan berbasis komputer
dalam sistem informasi akuntansi, masalah kecepatan dalam
menghasilkan informasi dapat lebih
teratasi. Komputer memang sudah teruji tingkat kecepatan
prosesnya. Dari komputer generasi
pertama yang hanya berkemampuan memproses ribuan
operasi per detik sekarang sudah mem iliki
kemampuan milyaran operasi atau bahkan triliun operasi
dalam setiap detiknya. Dengan
kemampuan mempersingkat waktu pekerjaan-pekerjaan
perpustakaan digital tersebut membuat pustakawan tidak
perlu mempersulit diri dan menghabiskan waktunya untuk
satu pekerjaan saja serta bisa memanfaatkan waktu untuk
juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Akurat, berarti bahwa informasi yang dihasilkan tepat
sesuai dengan tujuan pengolahan
data. Sebuah informasi harus akurat mengingat proses
jalannya informas i dari sumber informasi
sampai ke penerima banyak terdapat noise atau gangguangangguan
yang dapat merubah atau
merusak informasi tersebut. Pustakawan dalam bekerja
mengenal batas waktu dan tenaga tetapi
tidak demikian halnya dengan sistem yang berbasis
komputer. Karena komputer tidak memiliki
mental dan tidak mengenal lelah, maka komputer memiliki
tingkat ketepatan yang sama dalam
melakukan suatu proses tidak terbatas oleh waktu dan
tenaga. Peningkatan nilai informasi dengan
adanya pemakaian komputer, bisa diamati dari grafik
hubungan antara biaya dan volume
pemrosesan seperti pada gambar di bawah ini Pada grafik
tersebut bisa dilihat bahwa biaya tenaga
kerja manusia dalam pemrosesan data secara manual
ternyata kurang efektif jika ditinjau dari sisi
volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual,
memiliki biaya yang stabil pada angka
yang cukup tinggi. Sementara jika menggunakan mesin,
meski investasi awal lebih besar
biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat
mengurangi biaya -biaya pemrosesan dengan
tetap menjaga tingkat volume pemrosesan. Yang paling
menonjol adalah proses pengolahan data
dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu.
Penggunaan komputer tersebut akan dapat
terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling
rendah dibandingka n dengan metode
pengolahan yang lain.
Hubungan antara biaya
dengan volume proses
Teknologi Digital ataupun digitalisasi adalah faktor
penggerak utama dari revolusi yang terjadi di
bidang teknologi informasi khususnya di perpustakaan dan
lembaga in formasi lainnya. Teknik
digital mula-mula diterapkan di bidang komputer,
kemudian secara bertahap merambah ke bidang
telekomunikasi dan pada ahirnya dewasa ini di bidang
media ( content) sudah mulai dilakukan
proses digitalisasi yang selanjutnya memunculkan suatu
sinergi baru atau lebih dikenal dengan
konvergensi 3 K (Komputer, Komunikasi dan Konten ).
Dengan penggabungan ketiga unsur tersebut muncul suatu
area bisnis baru yang menjadi
incaran semua yang berangkat dari ketiga unsur tersebut
yaitu, bis nis networked interactive
multimedia.
E-commerce, e-business dan kelahiran perpustakaan digital
membawa ke arah dan
tantangan tantangan baru dalam hal pembangunan sistem.
Kondisi -kondisi teknologi dalam dunia
informasi berubah dengan pesat sehingga skala bilitas dan
kecepatan menjadi faktor kesuskesan
yang penting dan menjadi tujuan utama perancangan
sistem. Perpustakaan digital memerlukan
komponen-komponen perangkat lunak yang bisa
ditambahkan, dimodifikasi, diganti atau
dikonfigurasi ulang agar ia mampu merespon secara cepat
peluang-peluang baru dalam dunia
informasi. Sistem harus bisa terukur untuk mengantisifasi
bertmabahnya jumlah pengguna dan
untuk mengantarkan data melaului beragam platformjaringan
client/server, komputer dekstop
dengan browser web, ponsel dan perangkat mobile lainnya.
Sistem e-commerce dan e-business
juga perlu dirancang agar bisa bekerja pada lingkungan
lain begitu pula platform perangkat lunak
dan perangkat keras dalam perpustakaan. Agar bisa tetap
eksis, sebagian perpustakaan har us tetap
memberikan tekanan pada perancangan, pengembangan,
pengujian dan penyebaran aplikasi
internet atau intranet dalam waktu singkat (Earl dan Khan,
2001).
Untuk membuat sumber data baru yang memenuhi kualitas
dan kesempurnaan serta untuk
para riset sering menggunakan penanganan dan
dokumentasi artefak itu. Kebutuhan tersebut
bervariasi pada tiap jenis media dan objek digital sesuai
dengan penggunaan yang diinginkan.
Salah satu contoh usaha yang menunjukkan konversi dan
pencetakan dalam skala luas adal ah
proyek JSTOR (journal storage) adalah organisasi nonprofit
yang didirikan oleh yayasan Andrew
W. Melon dengan tujuan untuk mengembangkan arsip
digital yang terjangkau dan komprehensip
dari jurnal-jurnal dan literatur penting dan membuatbnya
terjangkau u ntuk perpustakaan dalam
cara yang ekonomis lewat persetujuan lisensi. Dalam
lingkungan perpustakaan digital, organisasi
harus mampu mengubah, menambah dan menghentikan
kemampuan teknologinya secara cepat.
Perpustakaan menjalankan proses pengembanagan yang
lebih informal dan pendek untuk
sebagian aplikasi e-commerce dan e-business mereka, yaitu
proses memberi solusi cepat yang
tidak menggangu sistem pemrosesan transaksi inti dan
database organisasi. Perpustakaan digital
sangat tergantung pada teknik siklus c epat seperti prototipe
dan komponen -komponen perangkat
lunak standar yang masih digunakan dan bisa dirangkaikan
menjadi satu set layanan untuk ecommerce
dan e-business.
Proses pengalihan operasi dalam organisasi yang terpusat
pada komputer, jaringan
telekomunikasi atau pengembangan aplikasi kepada
pemasok internal disebut outsourcing.
Outsourcing menjadi terkenal karena sebagian organisasi
menganggapnya lebih hemat daripada
memiliki sendiri pusat komputer atau staf sistem informasi
kecuali jikalau suatu p erpustakaan
tersebut besar dengan sumberdaya yang memadahi.
Outsourching memungkinkan perpustakaan
yang memiliki fluktuasi kebutuhan dalam hal pemrosesan
komputer dan sebagian perpustakaan
melakukannya karena staf sistem informasi internal mereka
tidak bis a menghadapi perubahan
teknologi atau praktik bisnis inovatif atau mereka tidak
mau direpotkan dengan hal -hal seperti itu.
Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat didukung
teknologi komunikasi membawa
konsekuensi dilakukakannya proes pengolahan data
berbasis teknologi informasi sehingga secara
efektif dan efiesien menghasilkan keluaran produk
informasi yang beraneka ragam. Produk
informasi itu dapat beraneka ragam, diantaranya e-library,
e-book, current information service
yang semuanya masuk dalam kategori perpustakaan digital
( digital library) di mana penyebaran
informasi yang paling banyak dilakukan via internet serta
kemudahan -kemudahan produk lainnya
dalam bentuk digital yang bisa didapatkan dalam bentuk
file dok umen doc, pdf, picture, grafik,
peta dan lain sebagiannya yang media pembacanya
menggunakan TI.
Perpustakaan digital memerlukan proses manajemen dan
perancangan org anisasi yang
baru. Agar dapat berhasil menggunakan internet dan
teknologi digital lainnya untuk koordinasi,
kolaborasi dan perdagangan elektronik, perpustakaan harus
meneliti dan menguji serta merancang
keseluruhan proses yang ada di perpustakaan. Perpusta
kaan perlu mempertimbangkan struktur
organisasional, perubhan kultur organisasi, struktur
pendukung untuk sitem informasi, prosedur
untuk mengelola karyawan dan proses jaringan dan bergam
strategi bisnis informasi yang
berbeda. Teknologi internet telah men gilhami cara baru
untuk mengorganisasi dan mengelola,
yang mengubah bisnis serta penggunaan sistem informasi
dalam kehidupan sehari -hari. Selain
membawa banyak manfaat dan peluang baru, e-business
dan e-commerce menciptakan berbagai
tantangan baru dalam bidang informasi dan perpustakaan.
Sistem informasi perpustakaan menjadi
bagian yang penting dalam membantu organisasi
perpustakaan menghadapi perubahan -
perubahan dalam informasi global dan dapat memposisikan
diri sebagai perpustakaan yang
berorientasi ke depan menjadi suatu organisasi yang
mampu menghasilkan core business
informasi berbasis TI yang mendatangkan keuntungan yang
menjanjikan. Sistem informasi
memberikan perpustakaan alat bantu komunikasi dan
analisis untuk menjalankan kegiatan
utamanya dan mengelola informasi dalam skala global.
Sistem informasi merupakan dasar dari
produk informasi dan jasa berbasis pengetahuan dan
membantu perpustakaan untuk mengelola
asset-aset pengetahuan mereka. Sistem informasi
perpustakaan menjadikan kemampuan dalam
pengelolaan informasi untuk menghadapi struktur yang
ramping, lebih terdesentralisasi dam lebih
fleksibel dalam mengatur karyawan perpustakaan dan
manajemennya. Organisasi perpustakaan
dapat bersifat kompetitif jika berorientasi pada bisnis
informasi disamping user oriented dalam
kaitannya non-profit organization dan lebih efisien melalui
transformasi dirinya ke dalam
perpustakaan digital dimana hampir semua proses inti
aktifitas bisnis informasi dan pengetahuan
terhadap relasi dengan pelanggan informasi serta
hubungannya dengan penerbit, pengarang dan
pemasok informasi lain maupun dengan karyawan
perpustakaan dimungkinkan dilakukan secara
digital.
Loudon (2005), menyatakan bahwa tujuan dari sistem
informasi adalah mengumpulkan,
menyimpan dan menyebarkan informasi dari lingkungan
organisasi dan operasi internal untuk
mendukung fungsi-fungsi organisasi dan pengambilan
keputusan, komunikasi, koordinasi,
kendali, analisis dan visualisasi. Sistem informasi
mentransformasi basis -basis data menjadi
informasi yang berarti dan berguna melalui tiga aktifitas
dasar: masukan, proses dan keluaran.
Dari sudut png bisnis, sistem informasi merepresentasikan
solusi manajemen dan organisasional
berdasarkan teknologi informasi. Sistem informasi dalam
perpustakaan digital adalah ba gian dari
serangkaian aktifitas penambah nilai dalam mengambil,
mentransformasi dan menyebarkan
informasi yang dapat digunakan para pengambil kebijakan
di perpustakaan untuk menjalankan
tugas yang diembannya demikian pula dapat memperluas
kinerja organisas i perpustakaan dan
akhirnya dapat meningkatkan orientasi perpustakaan
menjadi profit oriented yang lebih
mengutamakan kepuasan pengguna.
Perpustakaan telah berlomba-lomba mengggunakan website
dengan harapan meningkatkan
sumberdaya informasi yang dimiliki melalui media
elektronik menuju e-library ataupun
perpustakaan digital. Namun demikian, sebagian situs
perpustakaan digital belum bias berhasil
sepenuhnya diminati oleh para penggunanya. Penghematan
biaya atau akses baru dalam koleksi
digital yang dijanjikan oleh web mungkin tidak terwujud.
Perputakaan perlu berfikir secara
cermat mengenai apakan mereka bisa menciptakan inovasi
baru yang sudah terbukti berfungsi
secara baik pada internet dan bagaimana internet
berhubungan dengan keseluruhan strategi
perpustakaan. Teknologi internet sendiri bukanlah
pengganti strategi bisnis di dunia maya yang
efektif (Rangan dan Adner, 2001)
Revolusi jaringan sedang berlangsung. Teknologi informasi
tidak terbatas hanya pada
komputer tetapi terdiri dari beberapa kumpulan t eknologi
yang menghubungkan semua komputer
ke dalam jaringan untuk melakukan pertukaran informasi
jarak jauh dan lintas batas
perpustakaan. Internet menyediakan konektifitas global dan
flatform fleksible agar aliran
informasi berjalan tanpa hambatan di sep anjang lini
perpustakaan dan antara perpustakaan
dengan pengguna maupun penerbit. Dengan kemampuan
teknologi informasi yang semakin
berkembang, berkembang pulalah bentuk perpustakaan
digital tersebut dalam berbagai media
diantaranya:
1. SGML
Standard Generalized Mark-up Language (SGML) adalah
kumpulan dari kode -kode yang
memberikan salah satu dalam bagian komponen -komponen
(judul, formula, paragraf diagram dan
lain-lain). Mempertinggi pengertian struktur tidak hanya
dokumen dari berbagai sumber daya
yang berbeda yang dapat digambarkan secara struktural di
daam mode yang konsisten tetapi juga
mampu melakukan proses yang baru sebagi dokumen.
Dokumen SGML dapat disimpan lebih
efisien dan dapat diperoleh kembali dengan komponen
individual. Lebih penting lagi, SGML
melindungi gambar dari sebuah dokumen, mengijinkan
untuk dapat ditampilkan pada layar video
dengan cara yang sama dimana penulis atau penerbit
memperuntukkannya untuk melihat ketika
dicetak pada ketas.
2. Perpustakaan Video Digital
Video menggabungkan bunyi dan gambar dan usah lainnya
tipe dari dokumen yang
komplek. Media video dapat mengambil secara terpisah dan
mengartikan secara terpisah
penggunaan alat-alat yang berbeda untuk komponen yang
berbeda lalu dirakit kembali. Beberapa
penelitian di Carnegie Melon, Amerika Serikat digunakan
untuk memperhatikan kemampuan
bicara secara otomatis, pengubahan video ke teks dengan
menggunakan alat -alat konvensional.
Segmen bunyi dan gambar dicari kegunaan lainnya.
Penyimpanan dan pencarian media yang
berbeda menunjukkkan tantangan penelitian yang
signifikan. Heteroginitas dari sumber -sumber
daya informasi dan sistem komunikasi adalah alami dan
konsekuensinya tidak dapat dihindarkan
dari perkembangan didalam sebuah kompetisi dan ruang
lingkup teknologi yang kr eatif.
Perbedaan pendekatan memproduksi perbedaan sistem dan
praktek.
Pada tingkat pemula dengan relatif di dalam evolusi dari
teknologi perpustakaan digital
merupakan kebutuhan asangat vital dimana proyek
berusaha keras untuk pendekatan penyatuan
dengan fungsional secara standar dan protokol yang
digunakan, sekalipun pada mulanya tidak
sepenuhnya didayagunakan. Ketelitian mendesain dari
kemampuan memeperluas dalam
perpustakaan digital akan memfasilitasi kemajun penelitian
selanjutnya dan pengertian dari
pengaruh yang kuat dari pendekatan baru pada komunitas
user tanpa memerlukan tindakan untuk
menggantikan penginstalan dasar. Kemampuan dalam
mengoperasikan keseragaman yang nyata
dan transparansi yang berbeda-beda, tempat penyimpanan
distribusi informasi. Sangat kompleks,
sistem multi komponen akan ditampakkan ke user sebagai
salah satu kemudahan tunggal. Tujuan
seharusnya tidak dibatasi untuk sistem kemampuan dalam
pengoperasian. Kemampuan dalam
mengoperasikan harsu juga dicapai dalam dimensi lain
seperti :
Waktu (kemampuan dalam pengoperasian dari sistem
lama ke sistem baru).
Bahasa (kemampuan dalam pengopearsian multi bahasa)
Sintax (mendistribusikan pencarian silang tempat
penyimpana heterogen dan pelayanan.
Arti kata (user dapat mengakses kelas-kelas dari objek
digital yang sama di dalam pengertian
dimana mereka memiliki permintaan kata demi kata.
Kemampuan perpustakaan digital harus ditingkatkan untuk
mencapai keunggulan dalam
pengoperasian dan tidak dapat dihindarkan peningkatan
persyaratan pe rmintaan pelayanan oleh
user. Sebuah kasus ilustratif pada poin adalah permintaan
tertentu untuk memperluas pelayanan
internet. Keberadaan protokol internet (misalnya http
dengan basis World Wide Web) biasanya
mengetahui ketidakcukupan dalam pencarian haru s
memindahkan melebihi dasar tertentu dari
penyebaran protokol dan sistem-sistem tanpa ancaman
keadaan yang terdapat di dalam
pengaksesan.
3. Dokumen Digital
Keinginan dalam merubah bentuk dokumen ke dalam
bentuk yang lebih interaktif
merupakan suatu perubahan yang memungkinkan user
menikmati sajian informasi dalam bentuk
yang berbeda dari sekarang. Satu petyunjuk ke masa depan
unit konseptual ditemukan didalam
ide-ide yang berkembang dari suatu dokumen. Dokumen
fisik dapat emngambil beberapa bentuk
tetapi dikarakteristikkan oleh atribut dasar dari suatu isi
dan struktur bagaimana isi ditunjukkan.
Struktur mempertinggi arti dengan mensuplai informasi
kontekstual. Dokumen juga dapat
dikarakteristikkan dengan tipe dan gaya. Dokuemen yang
ada dalam bentuk di gital memperoleh
hak kekayaan lainnya yaitu format digital. Pemilihamn
format digital untuk sebuah dokumen
memiliki potensial tantanagn yang positif maupun negatif
secara fungsi dan kegunaan. Isi,
struktur dan format dapat dibicarakan secara bebas untuk
me mperbesar perluasan fungsinya.
Dalam koleksi yang besar, penambahan ini merupakan
dimensi dari suatu kenmampuan. Sebagai
contoh, dalam dunia perpustakaan digital, dokumen
digambarkan tidak hanya sebagi item untuk
pembacaan ndividual saja tetapi juga sebuah pengertian
untuk interaksi kelompok dan kolaborasi.
Dokumen tersebut dapat merupakan dokuemn elektronik
yang memiliki hak kekayaan bebas
(misalnya dapat diedit, bernotasi dan mampu dilacak
dengan detail -detail yang sangat luas.
Dokuemen tunggal dapat bers isi teks, gambar, video klip,
peta, kamus dan catatan yang
dipersiapkan oleh pengarang yang mengkontyribusikan ke
pekerjaannya.
4. Optical Character Recognition (OCR)
OCR selalu difugsikan sebagai alternatif penyimpanan
untuk kunci utama, teks dalam
bentuk digital. Sebagi definisi, OCR adalah metode
pemasukan data pada komputer yang
digunakan adalah teknologi scan dan analisa gambar. Untuk
identifikasi atau pembaca karakter
dalam bentuk tekas sebagai kunci atau keyword. Kode -kode
tersebut juga dilihat bentuk digital
jika ingin menyiapkan dokumen yang akan diubah
bentuknya menjadi bentuk digital. Terlebih
dahulu dokumen itu discan dan dicetak dahulu agar tidak
terjadi kesalahan. Kecepatan scan
adalah satu detik perhalaman atau lima belas detik
perhalaman a tau lebih cepat lagi tergantung
dari teknologi scan yang ada dan tipe atau merk scan itu
sendiri. Kinerja OCR software dapat
diproses 7000 atau lebih dari ukuran letter, spasi ganda
halaman perjam dengan 1000 time lebih
cepat memasukkan data dengan operato r yang siap dan
pengalaman. Dengan microcomputer
OCR program kecepatannya adalah bagian yang
menentukan dari hardware. Microcomputer
dengan kecepatan tinggi dan contoh acak memori akses
dapat diakumulasikan 100.000 karakter.
Hubungan 30 buku halaman atau j am atau lebih 10 waktu
kecepatan rata -rata dari kunci entri
untuk waktu penuh dan operator sudah pengalaman.
Sistem OCR adalah satu menit untuk proses spasi ganda
dan tipe huruf. Untuk koleksi
1000 skripsi adalah 5500 perjam sebagai perbadingan
18.000 jam untuk 10.000 kunci. Asumsi
pada tiap halaman untuk pengulangan adanya kesalahan
pada program atau mesin scannya.
Koleksi buku sekitar 150.000 oleh perpustakaan. Sekitar
1,58 juta sebagai perbandingan 14.85
juta perjam. Pemasukan inisial entri OCR menggunk an
kode teks lewat keyword-keyword, proses
atau program OCR akan diverifikasi atau dikoreksi dengan
keakuratan 99 % bisa juga program
OCR memerlukan simbol-simbol sebagi password atau sandi
untuk membuka kuncinya.
Pekerjaan memasukkan data termasuk verfika si,
memasukkan data dan koreksi atas kesalahan -
kesalahan dalam memasukkan data. Untuk mempermudah
pekerjaan mereka biasanya
menggunakan metode double typying code-character yang
merupakan kombinasi antara angka
dan huruf. Perpustakaan ingin meng -online-kan agar
mudah diakses biasanya untuk 1000
disertasi tentang kesehatan atau perpustakaan khusus yang
menyimpan dan menyebutkannya
sebagai koleksi khusu. Penggunaan katalog berupa Online
Public Acces Catalogue (OPAC)
sehingga mudah dalam penelususran infomasi . Sebagai
contoh, perpustakaan digital memiliki
150.000 koleksi buku. Melalui on-line untuk umum dan
mudah mengaksesnya melaui katalog on -
line dari rata-rata 3.000 lembar sedikitnya 33.000 karakter
yang nantinya akan dicari oleh para
user. Jika dikomersialkan dengan harga perhalaman Rp
1.000,00 berapa pemasukkan tiap hari
untuk perpustakaan?, tentunya pendapatan yang cukup
banyak untuk perpustakaan yang ingin ke
arah profit oriented.
Model Bisnis Baru
TI dengan teknologi internet -nya memperkenalkan
perubahan-perubahan utama mengenai
bagaimana cara perpustakaan mampu menjalankan jasa
informasinya supaya menghasilkan
keuntungan profit. Teknologi internet memberi
infrastruktur untuk menjalankan keseluruhan
bisnis informasi karena teknologi dan str teknolog inya bisa
juga digunakan untuk melancarkan
informasi dari bagian perpustakaan satu dengan yang
lainnya yang terintegrasi dalam suatu
jaringan. Internet mengurangi biaya secara dramatis untuk
pengembangan, pengiriman, dan
penyimpanan informasi serta membuat semua informasi itu
tersedia secara luas. Beribu -ribu
orang bisa saling bertukar informasi dalam jumlah besar
secara langsung, intan dan tanpa biaya
apa pun. Dahulu atau mungkin sekarang jika orang ingin
mendapatkan informasi dari sebuah
halaman buku berjudul “Who am I?” maka orang tersebut
secara fisik harus bekunjung ke
perpustakaan atau toko buku terdekat untuk mencari
sebagian kecil informasi yang ada pada buku
Who am I?”. Dia harus mengeluarkan uang untuk
transportasi, biaya fotokopi kalau di
perpustakaan dan biaya satu buku jika di toko buku serta
waktu yang tidak mungkin hanya satu
jam untuk mendapakannya. Padahal jika kita mampu
menciptakan perpustakaan digital dengan
koleksi e-booknya, dan cukup klik, kita mampu
mendapatkan informasi dari halaman buku “x”
dalam hitungan menit atau bahkan detik dengan biaya
murah bila dibandingkan secara
konvensional.
Internet mengubah hal biasa menjadi lur biasa. Jika
seseorang sudah terkoneksi secara
elektronik, informasi mengenai produk dan jasa dapat
diketahuin ya. Secara tradisional antara alur
produk dan alur informasi produk bisa dipisahkan.
Informasi tidak dibatasi untuk metode fisik
tradisional pengiriman. Konsumen atau pengguna bisa
mengetahui produk informasi melalui web
dan membeli secara langsung dengan visa atau card lainnya
dari perpustakaan atau penerbit
ketimbang menggunakan jasa perantara seperti toko -toko
buku penjual ataupun vendor. Menurut
Indrajit (2001: 134-135) dalam suatu perusahaan yang
dalam hal ini adalah perpustakaan, terlihat
tiga tingkatan pengolahan data yang menjadi suatu
informasi. Tingkat pertama adalah tingkat
transaksi. Disini untuk pertama kalinya data mentah
direkam ke dalam perangkat penyimpanan
computer (data storage). Proses ini biasa dinamakan data
entry. Tingkat kedua adalah pada saat
data yang berasal dari berbagai macam sumber memasuki
tahap konsolidasi. Teknologi informasi
yang biasa digunakan untuk keperluan ini adalah data
warehousing. Dalam sistem ini seluruh
data yang terkumpul tersentralisasi dan dikonsolidasi satu
sam a lainnya. Di perpustakaan yang
belum mempunyai data warehouse, konsolidasi biasanya
dilakukan secara manual (data di -entry
ulang) ataupun dengan membuat program-program
interface yang menghubungkan modul -
modul terpisah. Tingkatan terakhir adalah saat pemrosesan
data menjadi informasi yang relevan
bagi pengguna atau pemakai system computer. Pada
dasarnya proses yang terjadi adalah aktifitas
meringkas data yang telah tersimpan di data warehouse atau
system basisdata (database) terkait.
Seorang penyelia perlu mendapatkan data ringkasan data
transaksi yang terjadi di bagiannya atau
yang dikenal dengan transactional information systems
(TPS). Di tingkat manajemen, biasanya
terjadi peringkasan lebih lanjut terhadap informasi yang
dihasilkan bagiannya sehingga se suai
dengan kebutuhan para manajer (management information
systems) . Ditingkat lebih tinggi lagi,
informasi harus disajikan sedemikian rupa sehinga dapat
mendukung proses pengambilan
keputusan. System pada tahap ini dikenal dengan nama
decision support system. Informasi
tertinggi perlu tersedia untuk kebutuhan manajer
perpustakaan dan ringkasan informasi yang jauh
lebih detail serta informasinya disediakan dalam sebuah
mekanisme tertentu dinamakan executive
information system.
Keberadaan perpustakaan di Indonesia masa kini tentunya
mengalami perubahan, hal -hal
yang mengharuskan perubahan ini antara lain dengan
adanya banyak kendala dan tantangan yang
harus dihadapi. Secara umum tantangan dan kendala yang
dihadapi antara lain dari sisi
penggunaan teknologi informasi yang kian pesat
berkembangnya namun sayangnya belum
ditunjang dengan kemampuan SDM yang ada di
belakangnya baik dari sisi knowlege, skill
maupun yang terpenting adalah mental model. Disisi yang
sama adalah secara khusus tantatngan
dan kendala yang ada adalah dengan kurangnya apresiasi
terhadap perpustakaan sebagai
pengelola pengetahuan hal ini juga antara lain
dilatrbelakangi oleh kesulitan dunia perpustakaan
untuk harus memulai perubahan yang bagaimana ( how to
start?).Pemahaman yang salah atas
konsep copyright juga turut mempersulit hal ini. Pada
beberapa generasi yang lalu juga terdapat
kendala kendala dalam pemahaman atas pentingnya
dukungan teknologi informasi ( information
technology literate). Hal ini yang menjadi kendala adalah
adanya parad igma lama atas
perpustakaan yang diperparah dengan sedikitnya budaya
berbagi pengetahuan ( knowledge
sharing). Dengan adanya kendala-kendala ini terdapat
beberapa fakta yang cukup menyedihkan
antara lain adalah dengan banyaknya perpustakaan yang
mulai dingg alkan pengunjung tetapnya,
salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah dengan
semakin tidak i -nya jumlah koleksi yang ada
di perpustakaan.
Di era ekonomi pengetahuan yang juga dilihat adanya era
ekonomi digital ini maka sedikit
banyak fungsi perpustakaan mengalami beberapa
pergeseran, dari yang tadinya lebih fokus ke
dalam (Custodium of Books) menjadi fungsi yang lebih outer
focus yakni sebagai enabler of
learning and knowledge creation. Berbicara mengenai konsep
pengetahuan tentu tidak terlepas
dari penyebaran pengetahuan (dissemination) itu sendiri,
dalam konsep yang sederhana
pengetahuan mengalir dari apa yang disebut sebagai pemilik
pengetahuan (knowledge source) ke
pencari pengethaun (knowledge seeker). Dalam konteks yang
lebih kompleks seringkali al iran
pengetahuan tidak dapat langsung mengalir dari sumber ke
pencari pengetahuan, dalam hal ini
diperlukan sebauh mediator, perpustakaan dapat berperan
sebagai mediator pengetahyuan ini.
Untuk perpustakaan berfungsi sebagi mediator pengetahuan
maka terdap at beberapa faktor yang
harus diketahui dan dipahami, hala yan g pertama adalah
harus diidentifikasi siapa saja
stakeholder dari perpustakaan tersebut (baik knowledge
seeker maupun knowledge source-nya,
hal ini tentu akan berguna untuk melakukan giodentifi kasi
hal yang kedua, yakni jenis
pengetahuan apa yang akan dijembatani (what knowledge?),
hal yang terpenting dalam konteks
ini adalah content apa saja yang harus dimiliki, sangat
sering perpustakaan terjebak pada hal -hal
teknis yang akhirnya tidak terlalu memikirkan aspek
content ini, dan untuk sebuah pwerpustakaan
dapat bebeda dengfan perpustakaan yang lain hal perlu
didorong adalah dengan mengupayakan
memperbanyak apa yang disebut sebagai local content. Hal
terakhir adalah dengan memikirkan
apa media dan bagaimana teknologi (komunikasi) dapat
mempermudah penyebaran pengetahuan
tersebut
Proses digitalisasi dan konvergensi di ketiga bidang telah
membawa kita ke suatu
paradigma baru dimana prinsip-prinsip ekonomi dapat
diterapkan di perpustakaan dan
diperbaharui . Inilah yang banyak disebut dengan : Revolusi
Digital yang membawa kita ke
Perputakaan Era Baru yang sering disebut sebagai Digital
Library, Information Library atau
Networked Library atau Knowledge Library.
Beberapa paradigma baru yang muncul yan g sering diulas
para pakar adalah misalnya
seperti yang dikemukakan dalam salah satu tulisan Kevin
Kelly, direktur eksekutif majalah Wired
– Keterkaitannya dengan bentuk digital jika dikaitkan
dengan dengan digital library –sebagai
berikut:
The Law of Exponential Value
Dalam Network Library, bisnis informasi yang sukses
bertumbuh secara ekponensial, bukan
linier seperti yang umum kita pahami pada era industri. Hal
ini sudah banyak dibuktikan oleh
para perusahaan pionir di bidang teknologi informasi
ataupun yang menggunakan teknologi
informasi sebagai strategic tools-nya, seperti perpustakaan.
The Law of Connection
Ini sebenarnya berkaitan dengan yang diatas, yaitu bahwa
pertumbuhan eksponensial itu dapat
terjadi karena adanya networking. Jumlah koneksi di suatu
jaringan meningkat sebanding
dengan kuadrat jumlah anggotanya, jadi jika jumlah node
meningkat secara deret tambah, nilai
jaringan itu sudah meningkat secara deret ukur. Tambahan
sedikit saja angota baru akan secara
dramatis meningkatkan nilai seluruh anggota
The Law of Churn
Didalam Networked Library ada suatu daya kreatif untuk
menghancurkan dan membangun
secara silih berganti yang maksudnya adalah meruntuhkan
kemapanan dan menciptakan
platform baru yang lebih ideal untuk inovasi baru. Dalam
lingkungan se perti ini , ekonomi
akan dibangun diatas suatu siklus jatuh -bangunnya
perusahan-perusahaan yang menghilang
atau berubah bentuk.
The Law of Inefficiencies
Dalam Network Library, produktivitas suatu perpustakaan
lebih diartikan sebagai kemampuan
untuk eksplorasi dan discovery. Di sini motonya don’t solve
problems, seek opportunities
Poppel dan Galdstein (1975) dalam bukunya yang berjudul
Information Technologiy : The
Trilion Dollar Opportunity sedikit banyak dapat membantu
kita mengidentifikasi kecenduru ngan
(trend) teknologi informasi dari aspek yang tidak langsung
kelihatan tetapi sangat mendasar. Dari
sana diharapkan kita dapat mengkaji dengan lebih baik
dalam berinteraksi dengan teknologi
informasi. Meskipun apa yang mereka uraikan sudah cukup
lama te tapi nampak sekali bahwa apa
yang dulu (1975) baru merupakan kecendurungan sekarang
sudah menjadi kenyataan yang
semakin kuat. Oleh karena itu, masih tetap relevan
mengangkat pokok pikiran mereka tentang
kecenderungan teknologi informasi.